Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay (F-PAN)/Foto:Jaka/Iw

Pemerintah diimbau memperbaiki sistem penempatan pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kasus penganiayaan dan eksekusi mati terus berulang menimpa para pekerja migran. Pemerintah pun diminta memberi perhatian serius soal ini.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2018). Komentar Saleh ini menyusul eksekusi mati pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dan penganiyaan seorang pekerja migran di Malaysia oleh majikannya. Pengadilan Malaysia hanya menghukum ringan sang majikan.

“Saya dengar Kementerian Luar Negeri sudah memanggil Duta Besar Indonesia di Arab Saudi untuk meminta penjelasan terkait eksekusi itu. Saya belum mendapat informasi resmi dari pemerintah kita. Mudah-mudahan ada kejelasan. Dengan demikian ke depan tidak akan mudah ada warga negara Indonesia yang menghadapi masalah hukum lalu dieksekusi begitu saja tanpa pemberitahuan kepada negara kita,” papar Saleh.

Politisi PAN ini juga menyayangkan pengadilan Malaysia yang menghukum ringan majikan yang telah melakukan penganiayaan. Pemerintah, kata Saleh, belum melakukan pendampingan kepada para pekerja migran secara serius. Ia juga mempertanyakan efektivitas pendampingan hukum bagi pekerja migran yang menghadapi kasus hukum.

“Persoalan ini tak ada habisnya. Ke depan pemerintah harus lakukan segala macam upaya untuk memperbaiki sitem penempatan tenaga kerja kita,” harap Saleh kepada Parlementaria. Ini kasus yang kesikian kalinya dan seperti terus berulang. Ini indikasi penempatan dan pendampingan pekerja migran tidak efektif. (mh/sc)